POLRES DAN BPPOM JAKARTA BARAT GREBEK PABRIK KIKIL BERFORMALIN

JAKARTA- Sebanyak 6 tempat pemproduksi kikil berformalin didaerah Kopti, Semanan, Kalideres di grebek oleh BPPOM dan POLRES Jakarta Barat. Dari istri salah satu penjual mengaku setiap harinya tempat ini menjual kikil dengan harga 17rb perkilogram.

 
"Kami biasanya memproduksi sehari 1 kwintal dan dijual per kilonya Rp 17 ribu," ujar Sri kepada wartawan , Kamis (12/3/2015).
 

Penjual mengaku membeli setiap harinya membeli kulit sapi sebanyak 50 kilogram untuk diproduksi. Selanjutnya direndam dimasukkan satu sendok formalin kedalam rendaman kulit sapi. Penjual melakukan bisnis ini selama 10.

Sampai saat ini, pihak kepolisian memeriksa 24 orang dari 6 rumah peroduksi kikil berformalin. Dari informasi yang diperoleh dari BPPOM. Enam rumah produksi positif menggunakan formalin.

Menteri Perempuan Kabinet Jokowi Kumpul di TIM Dengarkan Pidato Mega

Jakarta - Dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional yang jatuh hari ini, Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri akan menyampaikan pidato budaya di Taman Ismail Marzuki. Para menteri perempuan Kabinet Kerja hadir di acara ini.

Megawati tiba di Teater Kecil, Taman Ismail Marzuki, Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Minggu (8/3/2015) pukul 15.00 WIB dengan menggunakan mobil sedan Lexus hitam B 1 PDI. Mega yang memakai kebaya bermotif batik warna cokelat ini didampingi oleh sang putri, Puan Maharani, yang juga menjabat sebagai Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Keduanya lalu langsung masuk ke ruang VIP.

Para menteri yang sudah hadir di antaranya Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa serta Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Seperti biasa, Menteri Susi yang memakai kebaya putih dan disanggul ini menarik perhatian saat masuk ke ruangan.

Ibu Negara Iriana Jokowi dikabarkan akan hadir. Namun, hingga pukul 15.15 WIB Iriana belum terlihat di lokasi acara.

Mega dijadwalkan akan memberikan Pidato Budaya dalam kapasitasnya sebagai Presiden RI ke-5 yang juga presiden perempuan RI yang pertama. Pidato Mega akan bertemakan "Tahun Penentuan bagi Perempuan Indonesia.

sumber : detik.com

Jimly: Dulu Menakutkan, Sekarang KPK Ramai-ramai Dipukuli

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota tim sembilan Jimly Asshidiqie menilai, Komisi Pemberantasan Korupsi kini tidak lagi menjadi momok bagi para koruptor. Bahkan, pihak-pihak yang menentang KPK satu persatu melawan balik.

Terlebih lagi, setelah hakim Sarpin Rizaldi memutuskan untuk memenangkan gugatan Komjen Budi Gunawan di sidang praperadilan. Dalam putusannya, penetapan Budi sebagai tersangka dianggap tidak sah secara hukum.

"Selama ini KPK sangat kuat sampai menakutkan di mana-mana. Setelah kasus BG, situasinya sekarang saatnya beramai-ramai mukulin KPK," ujar Jimly di Jakarta, Minggu (8/3/2015).

Jimly mengatakan, banyak pihak yang memanfaatkan putusan tersebut untuk melawan balik KPK. Dengan demikian, posisi KPK semakin diperlemah dengan kriminalisasi terhadap pimpinannya.

"Orang-orang yang disakiti kemudian memanfaatkan situasi. Momentum lemahnya KPK dimanfaatkan semua orang," ujar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu.

Tidak hanya itu, kini sejumlah aktivis pendukung KPK dan media yang membela pemberantasan korupsi ikut dibidik Kepolisian. Misalnya, media Tempo diperkarakan atas pemberitaannya terkait dugaan rekening gendut Budi Gunawan. (baca: Polisi Cari Celah Pidanakan Pihak "Tempo" soal Berita "Rekening Gendut")

Selain itu, Komnas HAM pun ikut disomasi penyidik Bareskrim terkait pengusutan pelanggaran HAM dalam penangkapan Wakil Ketua KPK nonaktif Bambang Widjojanto. (baca: Disomasi Penyidik Bareskrim, Ini Kata Komnas HAM)

"Semua media yang membela KPK bisa kena semua, termasuk lembaga negara. Komnas HAM, Ombdusman, bisa dilaporkan semua," ujar dia.


Setelah ini, Jimly dan anggota tim sembilan lainnya akan mengadakan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo untuk membahas terkait desakan masyarakat untuk menghentikan kriminalisasi terhadap KPK.

Dalam pertemuan tersebut akan dibahas masukan apa saja yang memungkinkan akan direalisasikan atau tidak.

"Kami akan berdialog dengan Presiden supaya ada persepsi yang sama. Saat memberi masukan ke presiden, juga ke Polri, KPK, apa yang sebaiknya dikerjakan untuk stop pelemahan KPK," ujar Jimly.

Menteri Sekretaris Negara Pratikno sebelumnya mengatakan bahwa Presiden meminta Polri untuk menghentikan kriminalisasi terhadap semua unsur dalam KPK. Pratikno menyatakan, publik tak perlu meragukan komitmen Presiden Jokowi pada upaya pemberantasan korupsi.

Pratikno menegaskan, permintaan Jokowi agar Polri menghentikan kriminalisasi berlaku untuk tidak hanya pimpinan KPK, tetapi juga penyidik dan pegawai. Bahkan, Pratikno berani memastikan bahwa Jokowi meminta Polri tidak mengkriminalisasi individu, lembaga, atau kelompok pendukung KPK. (baca: Jokowi Perintahkan Polri Hentikan Kriminalisasi terhadap KPK dan Pendukungnya)

Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Badrodin Haiti menolak jika pihaknya disebut melakukan kriminalisasi terhadap KPK. Menurut dia, pihaknya hanya menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan tindak pidana para pihak di KPK. (baca: Badrodin Bantah Polri Mengkriminalisasi KPK)

Sumber : kompas.com

Haji Lulung: Ini pencitraan jilid kedua Ahok

Merdeka.com - Kisruh antara DPRD DKI Jakarta dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama masih berlangsung. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana menilai ini hanya menjadi bahan pencitraan bagi Ahok. Lulung mencatat, ini sudah kedua kalinya pencitraan dilakukan Ahok.

"Ini pencitraan jilid kedua buat dia (Ahok)," ungkapnya di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (7/3).

Dia menjelaskan, pencitraan pertama yang dilakukan mantan Bupati Belitung Timur itu ketika polemik Undang-Undang yang mengatur pemilihan kepala daerah. Sebab Ahok sempat berseberangan dengan partainya dulu Gerindra.

Politikus PPP ini menambahkan, mantan Bupati Belitung Timur itu akhirnya memutuskan untuk keluar dari partai yang dipimpin Prabowo Subianto.

"Dulu dia keluar (dari Partai Gerindra), itu juga pencitraan hukum," terang Lulung.

Dalam masalah kisruh APBD yang saat ini terjadi, dia mengatakan, pada awalnya mantan politikus Golkar itu menawarkan suatu sistem elektronik yang menjamin manajemen anggaran bisa dilakukan dengan lebih transparan dan akuntabel.

"Namanya e-budgeting. Itu baik. Semua mengapresiasi itu," jelasnya.

Lulung mengatakan, e-budgeting dapat membantu eksekutif untuk merancang anggaran. Namun sesuai undang-undang, rancangan anggaran yang merupakan hasil dari sistem e-budgeting itu tetap harus melalui pembahasan dengan legislatif sebelum disahkan.

Seusai pengesahan itulah timbul masalah. Lulung mengatakan bahwa Ahok tidak mengirimkan dokumen RAPBD DKI Jakarta 2015, sesuai dengan yang telah disetujui oleh DPRD DKI pada rapat paripurna tanggal 27 Januari 2015 ke Kementerian Dalam Negeri.

"Dia membuat pencitraan dengan menabrak undang-undang. Undang-undang mengatur APBD merupakan hasil pembahasan legislatif dan eksekutif. Dokumen yang dia kirimkan itu palsu, bukan hasil pembahasan dengan legislatif. Proses pengesahan APBD ini menjadi cacat prosedur," tutupnya.

Sumber :merdeka.com

Megawati Tagih Janji Presiden Jokowi

 
JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menagih janji pada Presiden Joko Widodo. Megawati meminta Jokowi membuka ruang bagi kaum perempuan untuk mengaktualisasikan diri.

Megawati menyinggung janji kampanye Jokowi terkait isu-isu perempuan. Bukan hanya dirinya, Megawati yakin kaum perempuan juga berharap Jokowi memenuhi janji tersebut.

"Tahun ini adalah tahun penentuan bagi perempuan Indonesia. Janji politik telah disampaikan. Saya yakin, kita semua berharap adanya pemenuhan janji-janji politik itu," kata Megawati, dalam pidatonya di Hari Perempuan Internasional, di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (8/3/2015).

Menurut Megawati, sudah saatnya pemerintah berkuasa untuk memperkuat kebijakan yang membuka akses luas bagi perempuan di Indonesia. Bagi Megawati, pendidikan adalah jalan agar perempuan Indonesia mengejar ketertinggalannya.

"Berikan ruang, jangan terpaku sama peraturan-peraturan yang njlimet. Ini sebenarnya trisakti," ucap Megawati.

Selanjutnya, Megawati juga meminta pemerintahan Jokowi agar memperhatikan nasib bidan pegawai tidak tetap (PTT) agar segera diangkat menjadi pegawai tetap dan diberi upah yang sesuai. Megawati menganggap peran para bidan sangat penting mengingat lebih dari 50 persen kelahiran di Indonesia dibantu oleh bidan.

"Menurut saya, sudah seharusnya tuntutan tersebut dipenuhi," kata Presiden kelima tersebut.

Sumber : kompas.com

Ini Penjelasan Lulung Soal Gerakan Komunis Terkait Ahok

Jakarta - Wakil DPRD DKI Abraham Lunggana (Lulung) menyebut ada gerakan komunis modern yang mendukung Gubernur Ahok. Lulung mengatakan komunis yang dimaksud tidak terkait agama namun soal perbuatan memecah belah rakyat dengan DPRD.

"Ini gerakan, bukan nggak punya agama. Gerakannya adu domba," kata dalam diskusi bertajuk 'Deadlock Ahok' yang digelar oleh Sindo Trijaya di Hotel DoubleTree by Hilton, Jl Pegangsaan Timur, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (7/3/2015).

Lulung menjelaskan gerakan komunis ini membentuk opini di masyarakat hingga menjauhkan rakyat dengan anggota DPRD. Lulung menilai ada oknum yang 'bermain' dalam gerakan ini.

"Sekarang ada bentuk opini menjauhkan rakyat dengan DPRD, " katanya.

Sebelumnya Lulung menyebut ada gerakan komunis yang mendukung Ahok. "Ini ada gerakan komunis modern, hati-hati," kata Lulung kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Senin (2/3/2015).

Lulung juga meminta agar Ahok tidak bicara sembarangan soal DPRD DKI. Ia merasa dirinya tercederai harkat dan martabatnya akibat tudingan Ahok soal DPRD DKI yang disebut maling.

"Jangan ngomong sembarangan dong, kami kan punya keluarga, masyarakat, rekanan. Dia mau nggak saya bilang Ahok itu maling besar," kata Lulung.


sumber : detik.com